Tag Archive | HWPCI

MEMBANGUN SRATEGI MONITORING PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Diskriminasi dibidang pendidikan, ketenaga kerjaan, pelayanan kesehatan, aksesibilitas sering terjadi. Sementara Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, sosialisasi dan implementasinya masih minim dan undang-undang penanganan penyandang cacat tersebut masih berorientasi pada rehabilitasi dimana tupoksinya ditangani oleh satu sector (Depsos)

Beberapa usaha telah dilakukan melalui diadopsinya dasawarsa penyandang cacat Asia pasifik kesatu dan kedua melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat yang disusun dengan partisipasi penuh lintas sektoral dan organisasi kecacatan dalam rangka menajamkan strategi implementasi, akan tetapi sampai hampir berakhirnya decade kedua, capaian tersebut belum dapat dilihat dalam bentuk yang kongkrit, segala sesuatunya masih dalam bentuk Meningkatkan kepedulian baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Hak Penyandang cacat secara mendasarpun masih tetap terabaikan seperti hak untuk berkehidupan yang layak, pelanggaran-pelanggaran hak asasi penyandang cacat kerap terjadi akan tetapi penanganan oleh beberapa institusi hak asasi manusia yang ada terlihat kurang maksimal capaiannya dikarenakan oleh tidak berjalan dengan baiknya komunikasi dari masyarakat penyandang cacat yang memang sangat merasa asing karena keterbatasan pendidikan dan informasi terhadap para institusi yang juga mempunyai keterbatasan pengetahuan tentang keberadaan penyandang cacat dan cara penanganannya.

Angin segar terlihat dari adanya Komitment Global yang terus menguat dan baru terhadap usaha penghapusan diskriminasi, peluang kesamaan kesempatan dan kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak penyandang cacat melalui diadopsinya Convention on The Rights of Persons with Disability (Konvensi Hak Penyandang Cacat) pada tanggal 13 Desember 2006 oleh PBB dalam Resolusi No. 61/106 Tahun 2006.

Indonesia melalui dorongan organisasi penyandang cacat menandatangani konvensi tersebut pada saat kesempatan pertama di buka pada tanggal 30 Maret 2007 di Markas PBB New York, selanjutnya proses untuk meratifikasi terus berlangsung dan dikawal oleh para organisasi Penyandang cacat (DPOs). Dan diharapkan ratifikasi Konvensi Internasional Hak Penyandang cacat dapat berhasil pada tahun 2011.

Mengevaluasi dari kondisi dan usaha pemenuhan hak penyandang cacat sebelumnya, masyarakat penyandang cacat melalui organisasi representativenya berpendapat bahwa perlu adanya system monitoring dan dorongan usaha implementasi pemenuhan hak penyandang cacat yang tersystem dalam mekanisme yang benar seperti yang diamanatkan dalam Konvensi hak Penyandang cacat pasal 33 tentang “Pelaksanaan ditingkat Nasional dan Monitoring” untuk itu sementara ratifikasi dalam proses organisasi penyandang cacat menganggap penting untuk melihat bentuk badan monitoring yang akan berfungsi mendorong implementasi dari pemenuhan dan perlindungan hak penyandang cacat sesuai dengan amanat konvensi hak penyandang cacat.

Oleh sebab itu pada tanggal 18 Januari 2011 Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia berkat dukungan dari TIFA melaksanakan “Workshop Membangun Strategi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas  Di Indonesia” di Hotel Cemara. Dalam workshop ini hadir narasumber dari oraganisasi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia seperti :

  1. Dra. Hj Ariani (HWPCI)
  2. Asep (FNKTRI)
  3. Welly Ferdinandus (BPOC)
  4. Aprizar (GERKATIN)
  5. Syamsudin Sar (FKPCTI)
  6. Nurkholis Hidayat (Konsultan dari LBH Jakarta)
  7. Ishak Tan (FKKADK) (Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan)
  8. Otje Soedioto (PERTUNI)
  9. R. A Aryanto (PORTUPENCANAK)
  10. Sri Kastila (FNKCM)
  11. Juniati Efendi (Interpreter)
  12. Made Adi Gunawan (PPUA Penca)
  13. Rudi Utomo (Moderator)
  14. Siswadi (PPCI)
  15. Lindawati (Notulen)
  16. Maulani Rotinsulu (Koordinator Program)
  17. Wellin Hartati (Emsi / Staff Program)
  18. Irwanto (PUSKA UI)

Narasumber ini memberikan masukan sebuah kajian awal terkait regulasi dan kelembagaan bagi perlindungan hak Penca, peran dan fungsi yang diharapkan, serta kewenangan yang diperlukan.

Kami berharap badan monitoring ini seyogyanya terbentuk dan dipersiapkan bersamaan dengan ratifikasi sesuai dengan spirit konvensi dimana masyarakat penyandang cacat melalui organisasi atau tokoh-tokoh maupun pemimpin-pemimpin berpotensinya terlibat dalam lembaga ini, strategi ini diharapkan akan menjawab kegagalan dan kesenjangan dari institusi-institusi yang selama ini mencoba untuk bekerja dalam membela hak penyandang cacat.

PPCI Pusat Berpindah Kantor

Ketua Umum HWPCI Menerima Potongan Tumpeng
Ketua Umum HWPCI Menerima Potongan Tumpeng

Pada Jum’at, 15 Oktober 2010, PPCI Pusat mengadakan syukuran atas pindahnya pusat kegiatan administrasi dari semula di Jl. Tambak No. 11 ke Wisma Isman Jl. Teuku Cik Ditiro No. 34. Hadir pada acara syukuran Sekjen DNIKS Bapak Rohadi, Bapak Ismet beserta Ibu Ola perwakilan dari Kemensos RI, dan Bapak Ginting dari Valbury mitra kerja PPCI. Selain itu, para pimpinan organisasi disabilitas nasional juga turut hadir pada acara syukuran tersebut. diantaranya Bapak Ismet selaku Ketua Umum FKPCTI, Bapak Afrizar Zakaria Ketua Umum GERKATIN, tidak ketinggalan Ketua Umum HWPCI Ibu Ariani.

Pada sambutan yang disampaikan Sekretaris PPCI Gufroni Sakaril menyebutkan, dengan kepindahan PPCI ke kantor baru yang lebih baik secara kondisi diharapkan akan memperbaiki kinerja para Pengurus. Sehingga PPCI mampu mengangkat harkat dan martabat Penyandang disabilitas di negeri ini yang masih mengalami berbagai diskriminasi.

Demikian pula harapan Bapak Rohadi yang menekankan perubahan suasana kerja akan mampu memompa semangat untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di seluruh negeri ini.

Pada akhir acara, Bapak Rohadi Sekjen DNIKS menyerahkan potongan tumpeng kepada sejumlah tamu undangan yang hadir baik dari perwakilan pemerintah maupun kepada pimpinan organisasi disabilitas nasional. Pemberian potongan tumpeng tersebut menjadi simbol PPCI sebagai payung organisasi disabilitas secara nasional yang harus mengayomi semua penyandang disabilitas. Semoga!!!

Standar Internasional Membuat Dunia Dapat Diakses Oleh Semua Kalangan

PESAN HARI STANDAR DUNIA

14 OKTOBER 2010

Sedikitnya 650 juta jiwa secara global mengalami berbagai disabillitas, seperempat dari seluruh penduduk di Negara maju berusia 60 tahun atau lebih, dan pada tahun 2050, sebagian besar Negara berkembang akan mengalami hal serupa.

Aksesibilitas menjadi isu yang semakin popular seiring dengan meningkatnya tuntutan dari kalangan penyandang disabilitas dan  lanjut usia untuk memperoleh akses yang sama dalam kehidupan social , politik, ekonomi. Bagi mereka, sebagaimana halnya orang-orang yang mampu secara fisik, kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi sangatlah penting, sama halnya dengan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum seperti elevator, memasuki gedung, perjalanan ataupun menggunakan peralatan dengan aman dan mudah.

Tapi aksesibilitas bukan hanya masalah bagi usia lanjut atau kalangan penyandang disabilitas. Siapapun pada setiap tahapan usia dalam hidupnya terkadang mengalami berkurangny akemampuan aksesibilitas. Ketika hal ini terjadi, aktivitas sehari-hari yang sederhana bias menjadi hal yang sangat sulit. Standar internasional memberikan panduan bagi produsen dan penyedia jasa tentang bagaimana mendesain produk yang bias diakses oleh semua kalangan, a.l. seperti:

  • Jalur khusus untuk kursi roda yang dirancang dengan baik sesuai dengan standar internasionl dapat menjadi sangat bermanfaat bagi ibu yang membawa kereta bayi.
  • Peralatan dengan saklar yang besar akan memudahkan orang yang tangannya terluka
  • Sensor pembuka/penutup pintu dapat menghindarkan kecelakaan akibat gerakan
  • Titik kecil di nomor 5 pada keypad telepon akan memudahkan untuk menemukan nomor lainnya, hal ini sangat menolong bagi orang yang penglihatannya terganggu.

Standar internasional memfasilitasi akses bagi semua orang terh dap produk, barang dan jasa, termasuk mempertimbagkan aspek keamanan, ergonomic dan metode uji yang harmonis yang semuanya diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas. Standar juga memberikan dasar penyebaran inovasi teknologi baik di Negara maju maupun Negara berkembang, serta membantu pertumbuhan pasar lebih cepat dan meningkatkan perdagangan global

IEC, ISO dan ITU saling berkoordinasi dan menawarkan satu system standarisasi yang dapat membantu para perencana, produsen dan pembuat kebijakan untuk membuat dunia menjadi lebih aman dan lebih mudah bagi semua, hari ini dan esok.

Catatan:

IEC      : International Electrotechnical Commisson

ISO      : International Organization for Standarization

ITU      : International Telecommunication Union

Sumber: Badan Standar Nasional

Dalam Rangkan Hari Standar Dunia

Welcome Mr. Joe Fay

Pada pertengahan bulan September lalu, HWPCI mendapat seorang tamu dari ABV (Australia Bussines Volunteer) yang bernama Joe Fay. Ia dikirim untuk membantu HWPCI memperbaiki cara kerja di dalam organisasi.

Setelah melihat dan memetakan masalah yang tengah dihadapi HWPCI, ABV memutuskan untuk mengadakan pelatihan “Perencanaan Bisnis” kepada beberapa anggota HWPCI. pelatihan ini dimaksudkan agar kelak HWPCI dapat menjadi lebih baik dan profesional.

Kedatangan Joe Fay ke HWPCI membuat perubahan yang cukup berarti. Joe Fay menekankan kepada para peserta pelatihan untuk datang tepat waktu, fokus dalam menyimak materi yang ia sampaikan, disiplin dalam belajar, dll. Dampaknya kini para peserta sudah terbiasa dengan peraturan yang diterapkan oleh Joe, sehingga lebih disiplin.

Joe merupakan Volunteer pertama yang didatangkan oleh ABV untuk membantu HWPCI. Selama satu bulan kedepan ia akan mendampingi dan memberikan training sebelum akhirnya ia kembali ke Australia. Dari hasil pengamatannya sebulan ini, ia akan memberikan laporan kepada ABV untuk selanjutnya mengirimkan kembali seorang Volunteer untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan Joe Fay.

Sudah hampir 2 pekan ini Joe Fay berada bersama HWPCI. kehadirannya membuat suasana lebih hangat karena terkadang terjadi percakapan untuk menggali informasi seputar kebiasaan-kebiasaan atau keadaan-keadaan di Australia baik tentangnya mapun tentang penyandang disabilitas di sana.

Joe sangat kooperatif dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Meskipun ia tinggal dalam lingkungan yang sederhana, tetapi ia tetap tersenyum.

Thank you, Joe!!!

Australia Indonesia Partnership for Justice

Demikianlah sebuah nama diperkenalkan pada saat Nicola Colbran menemui Ketua Umum HWPCI Dra. Hj. Ariani dan Sekretaris Maulani A. Rotinsulu,  Selasa,  03/08, di kantor HWPCI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nicola datang bersama Saiful Syahman Doeana dari AUSAID Unit Manager, Democratic Governance.

Nicola datang untuk menganilisa hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia terkait dengan akan diluncurkannya program baru bernama “Australia Indonesia Partnership for Justice” (AIPJ) pada tahun mendatang sebagai kelanjutan dari program pendahulunya yaitu “The Indonesia Australia Legal Development Facility”.

AIPJ lebih menitik beratkan kepada upaya perlindungan  hukum bagi penyandang diabilitas yang selama ini masih dipandang lemah di Indonesia. Australia memandang Indonesia dalam upaya pendekatan terhadap penyandang disabilitas masih terfokus kepada rehabilitasi medis dan  belum menyentuh ranah HAM. Untuk itulah Australia sedang menjajaki adanya kemungkinan untuk memberi dukungan melalui program  peningkatan kesadaran tentang hak-hak dan layanan hukum bagi penyandang disbalitas di Indonesia, yaitu AIPJ.

diharapkan Nicola Colbran bisa mendapatkan analisisnya tentang status hak-hak para penyandang disabilitas di Indonesia dan interaksinya dengan sektor keadilan. Dengan demikian, lima tahun ke depan para penyandang disabilitas di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program AIPJ ini.

Pada pertemuan tersebut juga terungkap kasus-kasus yang menimpa penyandang disabilitas dan sering kali luput dari pendampingan. Kasus Terakhir menyebutkan seorang tuna rungu dari Tangerang melaporkan kasusnya kepada petugas polisi malah ia diusir. Penting rasanya adanya sebuah pendampingan dalam upaya penegakkan hukum. baik ia penyandang disabilitas  sebagai pelaku ataupun sebagai korban.

Semoga dengan bantuan program ini hak-hak penyandang disabilitas tidak lagi terabaikan.

HWPCI dan Koalisi ORPENAS Datangi Kantor YHK

kamis, 01 Juli kemarin, puluhan anggota  organisasi penyandang cacat nasional (ORPENAS) yang tergabung dalam koalisi melakukan aksi damai di depan kantor Yayasan Harapan Kita dan juga Istana Wapres. Tuntutannya adalah agar Pihak YHK bersedia berdialog dengan koalisi ORPENAS guna membahas status tanah yang terletak di Jl. Cempaka Putih Tenga, No. 1 Jakarta Pusat. Namun, setelah satu jam lebih berada di depan gedung, pihak pengurus tidak satu pun yang turun menemui para peserta aksi.

Hal itu pun memancing para peserta aski untuk merangsek ke dalam halaman Graha Hanurata di mana terdapat secretariat YHK. Para Polisi yang menjaga kantor tersebut sempat menghadang dengan sedikit emosi sehingga terjadi perdebatan  sengit dengan para peserta aksi. Setelah bernegosiasi, para peserta aksi damai hanya dapat mengirimkan surat kepada pihak YHK dan tidak berhasil berdialog dengan parap pengurusnya.

Setelah diyakini gagal menemui pengurus YHK, para peserta aksi pun melanjutkan aksinya menuju gedung istana Wapres. Di sana, para peserta di hadang oleh petugas yang menjaga gerbang belakang istana Wapres. Setelah Korlap Heppy Sebayang berdialog dengan para petugas, petugas pun berjanji akan memrosesnya ke dalam.

Pada saat peserta aksi mendatangi istana, tidak ada satu petugas polisi pun yang nampak, namun, setelah beberapa lama, muncul belasan petugas Kepolisian yang sebelumnya menuggu peserta aski di halaman depan istana Wapres.

Setelah hamper dua jam menuggu jawaban dari pihak istana, ternyata tidak ada kejelasan respon dari pihak istana. Hal itu pun memancing para peserta aksi untuk merangsek ke dalam istana wapres. Hal itu segera memicu petugas polisi membuat berikade untuk menghalangi keinginan peserta aksi. Kemudian Korlap kembali bernegosiasi dan hasilnya tiga orang perwakilan dipersilahkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya.

Tak berapa lama, tiga orang perwakilan yaitu Ibu Ariani (HWPCI), Heppy Sebayang (PPCI) dan Yahya Suhandi (Advokat) kembali ke kumpulan peserta aksi. Mereka bertiga ditemui oleh dua orang staf wapres yang berjanji untuk membantu masalah yang tengah di hadapi.

Semoga janji tersebut tidak hanya isapan jempol belaka.

HWPCI Peringati GAUN 2000

Peringatan satu dasawarsa Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional 2000 dilangsungkan di pelataran sebelah kanan Blok M Square Jakarta Selatan. Komnas HAM bekerjasama dengan HWPCI dan PPCI sukses menyelenggarakan peringatan tersebut disertai survey aksesibilitas pada fasilitas Bus Transjakarta.

Peringatan dihadiri oleh Mantan Menteri Perhubungan era Presiden Abdurrahman Wahid yakni Bapak Agum Gumelar. Beliau pada kesempatan itu dinobatkan sebagai Bapak Aksesibilitas oleh Ketua Umum HWPCI Dra. Ariani.

Dalam sambutannya beliau menyetujui penobatan tersebut demi sebuah kebaikan untuk penyandang disabilitas. Beliau pun merasakan kemandegan GAUN 2000 yang telah dicanangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid sepuluh tahun yang lalu. Akibatnya aksesibilitas masih dianggap suatu hal kecil yang tidak perlu diperhatikan. Padahal, aksesibilitas merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh semua lembaga baik pemerintah maupun swasta seperti dilansir Dr. Saharudin Daming dalam pidatonya pada peringatan satu dasawarsa GAUN 2000. Dr. Saharudin Daming lebih jauh menegaskan bahwa pengabaian aksesibilitas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi, sudah selayaknya hal tersebut menjadi perhatian semua pihak.

Selesai acara seremonial, acara dilanjutkan survey oleh 40 orang terdiri dari pengguna kursi roda, pengguna kruk, tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, mahasiswi teknik sipil Trisakti, Ahli Transportasi dan relawan. Survey fasilitas busway dimulai pada halte Blok M dan berakhir di halte Kp. Melayu dan Lebak Bulus. Peserta survey dilepas oleh Bapak Agum Gumelar, H. Siswadi (Ketua Umum PPCI), Bapak Anshori Atjo (Kepala PRSPC Dinsos DKI Jakarta) dan Kadis Perhubungan DKI Jakarta.

Hasil data survey masih diolah untuk menjadi bahan masukan kepada pihak-pihak terkait.