Arsip

MEMBANGUN SRATEGI MONITORING PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Diskriminasi dibidang pendidikan, ketenaga kerjaan, pelayanan kesehatan, aksesibilitas sering terjadi. Sementara Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, sosialisasi dan implementasinya masih minim dan undang-undang penanganan penyandang cacat tersebut masih berorientasi pada rehabilitasi dimana tupoksinya ditangani oleh satu sector (Depsos)

Beberapa usaha telah dilakukan melalui diadopsinya dasawarsa penyandang cacat Asia pasifik kesatu dan kedua melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat yang disusun dengan partisipasi penuh lintas sektoral dan organisasi kecacatan dalam rangka menajamkan strategi implementasi, akan tetapi sampai hampir berakhirnya decade kedua, capaian tersebut belum dapat dilihat dalam bentuk yang kongkrit, segala sesuatunya masih dalam bentuk Meningkatkan kepedulian baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Hak Penyandang cacat secara mendasarpun masih tetap terabaikan seperti hak untuk berkehidupan yang layak, pelanggaran-pelanggaran hak asasi penyandang cacat kerap terjadi akan tetapi penanganan oleh beberapa institusi hak asasi manusia yang ada terlihat kurang maksimal capaiannya dikarenakan oleh tidak berjalan dengan baiknya komunikasi dari masyarakat penyandang cacat yang memang sangat merasa asing karena keterbatasan pendidikan dan informasi terhadap para institusi yang juga mempunyai keterbatasan pengetahuan tentang keberadaan penyandang cacat dan cara penanganannya.

Angin segar terlihat dari adanya Komitment Global yang terus menguat dan baru terhadap usaha penghapusan diskriminasi, peluang kesamaan kesempatan dan kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak penyandang cacat melalui diadopsinya Convention on The Rights of Persons with Disability (Konvensi Hak Penyandang Cacat) pada tanggal 13 Desember 2006 oleh PBB dalam Resolusi No. 61/106 Tahun 2006.

Indonesia melalui dorongan organisasi penyandang cacat menandatangani konvensi tersebut pada saat kesempatan pertama di buka pada tanggal 30 Maret 2007 di Markas PBB New York, selanjutnya proses untuk meratifikasi terus berlangsung dan dikawal oleh para organisasi Penyandang cacat (DPOs). Dan diharapkan ratifikasi Konvensi Internasional Hak Penyandang cacat dapat berhasil pada tahun 2011.

Mengevaluasi dari kondisi dan usaha pemenuhan hak penyandang cacat sebelumnya, masyarakat penyandang cacat melalui organisasi representativenya berpendapat bahwa perlu adanya system monitoring dan dorongan usaha implementasi pemenuhan hak penyandang cacat yang tersystem dalam mekanisme yang benar seperti yang diamanatkan dalam Konvensi hak Penyandang cacat pasal 33 tentang “Pelaksanaan ditingkat Nasional dan Monitoring” untuk itu sementara ratifikasi dalam proses organisasi penyandang cacat menganggap penting untuk melihat bentuk badan monitoring yang akan berfungsi mendorong implementasi dari pemenuhan dan perlindungan hak penyandang cacat sesuai dengan amanat konvensi hak penyandang cacat.

Oleh sebab itu pada tanggal 18 Januari 2011 Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia berkat dukungan dari TIFA melaksanakan “Workshop Membangun Strategi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas  Di Indonesia” di Hotel Cemara. Dalam workshop ini hadir narasumber dari oraganisasi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia seperti :

  1. Dra. Hj Ariani (HWPCI)
  2. Asep (FNKTRI)
  3. Welly Ferdinandus (BPOC)
  4. Aprizar (GERKATIN)
  5. Syamsudin Sar (FKPCTI)
  6. Nurkholis Hidayat (Konsultan dari LBH Jakarta)
  7. Ishak Tan (FKKADK) (Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan)
  8. Otje Soedioto (PERTUNI)
  9. R. A Aryanto (PORTUPENCANAK)
  10. Sri Kastila (FNKCM)
  11. Juniati Efendi (Interpreter)
  12. Made Adi Gunawan (PPUA Penca)
  13. Rudi Utomo (Moderator)
  14. Siswadi (PPCI)
  15. Lindawati (Notulen)
  16. Maulani Rotinsulu (Koordinator Program)
  17. Wellin Hartati (Emsi / Staff Program)
  18. Irwanto (PUSKA UI)

Narasumber ini memberikan masukan sebuah kajian awal terkait regulasi dan kelembagaan bagi perlindungan hak Penca, peran dan fungsi yang diharapkan, serta kewenangan yang diperlukan.

Kami berharap badan monitoring ini seyogyanya terbentuk dan dipersiapkan bersamaan dengan ratifikasi sesuai dengan spirit konvensi dimana masyarakat penyandang cacat melalui organisasi atau tokoh-tokoh maupun pemimpin-pemimpin berpotensinya terlibat dalam lembaga ini, strategi ini diharapkan akan menjawab kegagalan dan kesenjangan dari institusi-institusi yang selama ini mencoba untuk bekerja dalam membela hak penyandang cacat.

Welcome Mr. Joe Fay

Pada pertengahan bulan September lalu, HWPCI mendapat seorang tamu dari ABV (Australia Bussines Volunteer) yang bernama Joe Fay. Ia dikirim untuk membantu HWPCI memperbaiki cara kerja di dalam organisasi.

Setelah melihat dan memetakan masalah yang tengah dihadapi HWPCI, ABV memutuskan untuk mengadakan pelatihan “Perencanaan Bisnis” kepada beberapa anggota HWPCI. pelatihan ini dimaksudkan agar kelak HWPCI dapat menjadi lebih baik dan profesional.

Kedatangan Joe Fay ke HWPCI membuat perubahan yang cukup berarti. Joe Fay menekankan kepada para peserta pelatihan untuk datang tepat waktu, fokus dalam menyimak materi yang ia sampaikan, disiplin dalam belajar, dll. Dampaknya kini para peserta sudah terbiasa dengan peraturan yang diterapkan oleh Joe, sehingga lebih disiplin.

Joe merupakan Volunteer pertama yang didatangkan oleh ABV untuk membantu HWPCI. Selama satu bulan kedepan ia akan mendampingi dan memberikan training sebelum akhirnya ia kembali ke Australia. Dari hasil pengamatannya sebulan ini, ia akan memberikan laporan kepada ABV untuk selanjutnya mengirimkan kembali seorang Volunteer untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan Joe Fay.

Sudah hampir 2 pekan ini Joe Fay berada bersama HWPCI. kehadirannya membuat suasana lebih hangat karena terkadang terjadi percakapan untuk menggali informasi seputar kebiasaan-kebiasaan atau keadaan-keadaan di Australia baik tentangnya mapun tentang penyandang disabilitas di sana.

Joe sangat kooperatif dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Meskipun ia tinggal dalam lingkungan yang sederhana, tetapi ia tetap tersenyum.

Thank you, Joe!!!

Kronologi Tanah dan Bangunan Swa Prasedya Purna YHK, Cempaka Putih

Tanah  Cempaka Putih ini luasnya  27.250 m2  terletak di Jln Cempaka Putih Raya ,No.1 Jakarta Pusat,  Pemegang hak  adalah Swa Prasedya Purna – Yayasan Harapan Kita. Status Hak yang dimiliki yayasan Harapan Kita adalah ” HAK PAKAI dan  jangka waktu berlakunya hak Pakai adalah selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan sosial. Tanah ini sendiri adalah berasal dari Tanah Negara bekas E. 15550. Pemberian hak pakai kepada Yayasan Harapan Kita oleh Negara berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal    31 Pebruari 1980         No. 266/HP/DA/80.

  1. Tanah ini sejak awal dikelola oleh Yayasan yang bernama Swa Prasedya Purna Sangar Karya Industri Penyandang Cacat – Yayasan Harapan Kita. Dari namanya  sangat jelas bahwa Yayasan ini dibawah naungan Yayasan Harapan Kita , yang secara khusus  yayasan ini bergerak dibidang pemberdayaan penyandang cacat. Yayasan ini didirikan oleh  Alm Ibu Tien Soeharto dan diresmikan  oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Januari 1975.
  2. Alm. Ibu Tien Soeharto  sebagai pendiri  Swa Prasedya Purna Sanggar Karya Industri Penyandang Cacat – Yayasan Harapan Kita memiliki gagasan dan cita- cita luhur yakni memperuntukkan Tanah Cempaka Putih sebagai Pusat kerajinan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Nasional  dan setelah terampil penyandang cacat sebagian direkrut untuk dipekerjakan dibeberapa unit usaha SPP. Sebagian ada juga penyandang cacat yang telah memiliki keterampilan kembali ke daerah   masing- masing untuk menerapkan ilmu dan  keterampilan yang telah di dapatkan dari SPP  dan berkat keterampilan yang didapatkan sebagian besar lulusan SPP berkeluarga dan   hidup secara  mandiri.  Beberapa unit usaha yang ada di cempaka putih   yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat  diantaranya : unit percetakan, unit gelas ukir, unit konveksi dan unit perdagangan umum.
  3. danya lahan cempaka putih sebagai Pusat kerajinan dan pelatihan bagi para penyandang cacat terbukti telah mengahasilkan  ribuan  penyandang cacat yang telah menjadi mandiri   tanpa membebani orangtua dan keluarganya.
  4. Keharuman dan nama baik  Indonesia dalam penanganan permasalahan penyandang cacat mendapatkan pujian dan kehormatan dari berbagai tamu kenegaraan yang berkunjung ke SPP Cempaka Putih.  Tahun 1975 – 1977 cempaka putih sebagai Pusat kerajinan dan pelatihan bagi para penyandang cacat setidaknya dikunjungi oleh : Ny Fukoda ( istri Perdana Menteri Jepang), Ny Djihan Saddat ( istri Presiden Mesir ), Ny Hasanah Bolkiah ( Istri Sultan Brunai Darussalam dan bebarapa tamu penting lainnya. Cempaka Putih juga  pada masanya dijadikan sebagai wadah/tempat rujukan dari departemen – departemen sektor pemerintah dan swasta dalam penanganan permasalahan penyandang cacat.
  5. Bahwa sejak tahun  1984   dengan alasan yang tidak jelas pihak yayasan Harapan Kita menutup beberapa unit usaha yang sebelumnya  justru banyak merekrut dan memberdayakan para penyandang cacat. Tanggal 6 Agustus 1998 Yayasan Harapan Kita secara resmi menutup tanah cempaka putih sebagai sebagai  Pusat kerajinan dan pelatihan bagi para penyandang cacat. Tindakan Penutupan lahan dari kegiatan para penyandang cacat  oleh Yayasan Harapan Kita sangat merugikan penyandang cacat terutama bagi yang ingin mendapatkan keterampilan untuk mandiri .
  6. Sejak tahun 1997 beberapa organisasi penyandang cacat tingkat nasional seperti Persatuan Penyandang Cacat Indonesia ( PPCI ), Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia                       ( FKPCTI ), Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia                          ( HWPCI ), Badan Pembina Olah Raga Cacat ( BPOC) dan beberapa organisasi kecacatan lainnya memakai salah satu gedung bangunan Cempaka Putih sebagai Sekretariat Organisasi dan Pusat aktifitas  penyandang cacat. Selama ini juga   Organisasi ini   merupakan mitra penting   pemerintah di dalam  merumuskan  berbagai kebijakan dan program- program berkaitan dengan permasalahan penyandang cacat di Indonesia.
  7. Saat ini Yayasan Harapan Kita meminta agar  seluruh organisasi penyandang cacat yang berdomisili dan berkantor di Cempaka Putih  untuk segera mengosongkan bangunan yang selama ini dipakai tanpa ada penawaran solusi terhadap lokasi dan tempat  keberlanjutan kegiatan dan aktifitas organisasi kecacatan kedepan .
  8. Para penyandang cacat dan organisasi kecacatan mengkuatirkan bila Yayasan Harapan Kita tidak mengijinkan lagi lahan Cempaka Putih  di pergunakan sebagai Pusat kegiatan organisasi kecacatan, dan sebaliknya bila Yayasan Harapan Kita justru  membangun lahan cempaka putih untuk tujuan komersial profit semata seperti membangun   hotel atau apartemen dan inilah yang  menjadi kekuatiran para penyandang cacat .
  9. Sudah saatnya Negara/pemerintah peduli dan memberikan perlindungan terhadap para penyandang cacat, termasuk menyediakan lahan atau tempat yang diperuntukkan sebagai Pusat Pemberdayaan Penyandang Cacat Nasional.
  10. Dari uraian diatas setidaknya ada beberapa hal   yang sebaiknya menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yakni :
  • Usulan dari para penyandang cacat dan organisasi kecacatan agar lahan cempaka putih yang saat ini merupakan hak pakai dengan fungsi sosial diperuntukkan sebagai pusat pemberdayaan penyandang cacat nasional tanpa mempermasalahkan pemegang haknya.
  • Mencari jalan keluar untuk organisasi- organisasi penyandang cacat  yang selama ini berkantor dan telah banyak berkontribusi baik bagi para penyandang cacat maupun  bagi pemerintah dalam upaya pemberdayaan penyandang cacat secara nasional namun   segera akan digusur oleh pihak Yayasan Harapan Kita
  • Usul dari organisasi kecacatan dan para penyandang cacat   agar Negara yang diwakilioleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pemberi hak pakai kepada Yayasan Harapan Kita  sesuai amanat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1980 No. SK.266/HP/DA/80   dapat meninjau ulang pemberian hak pakai yang telah diberikan kepada Yayasan Harapan Kita  atau setidaknya dapat memastikkan   agar lahan tersebut        diperuntukkan bagi  pusat pemberdayaan penyandang cacat Nasional dan bukan untuk kepentingan komersial profit.
  • Mengusulkan agar negara  yang diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN )  dan Kementerian Dalam Negeri   bersama- sama   melakukan pemantauan, pengawasan agar lahan Swa Prasedya Cempaka Putih benar- benar di peruntukkan dan dimanfaatkan untuk keperluan sosial khususnya bagi penyandang cacat  sesuai amanat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1980 No. SK.266/HP/DA/80.

Demikian kronologi tanah dan bangunan Swa Prasedya Purna- (SPP) Yayasan Harapan Kita Cempaka Putih di buat oleh Koalisi Organisasi Kecacatan Nasional berdasarkan dokumen pendukung.

Ditulis oleh: Heppy Sebayang, SH

Penggantian Istilah Penyandang Cacat

Pada tanggal 29 Maret hingga 1 April 2010, Kementerian Sosial menyelenggarakan pertemuan Penyusunan Bahan Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat. Pertemuan yang dilaksanakan di Grand Setia Budhi Hotel, Bandung, itu dihadiri oleh 30 peserta yang mewakili berbagai lembaga/organisasi yang meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Komnas HAM, organisasi penyandang cacat, dan LSM pemerhati kecacatan.

Para peserta pertemuan tersebut sepakat untuk mengganti istilah ”penyandang cacat” dengan ”penyandang disabilitas”. Kesepakatan itu dituangkan ke dalam naskah kesepakatan sebagai berikut.

NASKAH KESEPAKATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati :
1. bahwa istilah penyandang cacat secara tentatif mempunyai arti yang bernuansa negatif sehingga mempunyai dampak yang sangat luas bagi penyandang cacat itu sendiri terutama pada subtansi kebijakan publik yang sering memosisikan penyandang cacat sebagai obyek dan tidak menjadi prioritas;
2. bahwa Istilah penyandang cacat dalam perspektif bahasa indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
3. berdasarkan hal tersebut, istilah penyandang cacat harus diganti dengan istilah baru yang mengandung nilai filosofis yang lebih konstruktif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
4. berdasarkan hasil pembahasan dalam seminar dan focus group discussion yang diselenggarakan oleh Komnasham dan Kementerian Sosial di Cibinong (tanggal 8-9 Januari 2009), di Hotel Ibis Jakarta (tanggal 19-20 Maret 2010) dan di Grand Setiabudhi Hotel Bandung (tanggal 29 Maret – 1 April 2010), disepakati bahwa istilah penyandang cacat diganti menjadi : “ Penyandang Disabilitas”.
5. istilah Penyandang Disabilitas mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami merekomendasikan:
a. pemerintah dan DPR agar segera meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dalam waktu yang sesingkat-singkatny a dengan menggunakan istilah ”penyandang disabilitas” untuk menerjemahkan frase “persons with disabilities”;
b. kalangan pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi penyandang disabilitas, organisasi pemerhati disabilitas, dunia usaha, media masa dan masyarakat luas lainnya agar berpartisifasi aktif untuk mensosialisasikan penggunaan istilah “Penyandang Disabilitas” sebagai pengganti istilah penyandang cacat.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesungguhan atas dasar itikat baik demi mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang Disabilitas di Indonesia.

Dibuat di Bandung pada tanggal 31 maret 2010.

Naskah ditandatangani oleh seluruh peserta sebagaimana disebutkan di atas.

(Didi Tarsidi)