MEMBANGUN SRATEGI MONITORING PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Diskriminasi dibidang pendidikan, ketenaga kerjaan, pelayanan kesehatan, aksesibilitas sering terjadi. Sementara Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, sosialisasi dan implementasinya masih minim dan undang-undang penanganan penyandang cacat tersebut masih berorientasi pada rehabilitasi dimana tupoksinya ditangani oleh satu sector (Depsos)

Beberapa usaha telah dilakukan melalui diadopsinya dasawarsa penyandang cacat Asia pasifik kesatu dan kedua melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat yang disusun dengan partisipasi penuh lintas sektoral dan organisasi kecacatan dalam rangka menajamkan strategi implementasi, akan tetapi sampai hampir berakhirnya decade kedua, capaian tersebut belum dapat dilihat dalam bentuk yang kongkrit, segala sesuatunya masih dalam bentuk Meningkatkan kepedulian baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Hak Penyandang cacat secara mendasarpun masih tetap terabaikan seperti hak untuk berkehidupan yang layak, pelanggaran-pelanggaran hak asasi penyandang cacat kerap terjadi akan tetapi penanganan oleh beberapa institusi hak asasi manusia yang ada terlihat kurang maksimal capaiannya dikarenakan oleh tidak berjalan dengan baiknya komunikasi dari masyarakat penyandang cacat yang memang sangat merasa asing karena keterbatasan pendidikan dan informasi terhadap para institusi yang juga mempunyai keterbatasan pengetahuan tentang keberadaan penyandang cacat dan cara penanganannya.

Angin segar terlihat dari adanya Komitment Global yang terus menguat dan baru terhadap usaha penghapusan diskriminasi, peluang kesamaan kesempatan dan kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak penyandang cacat melalui diadopsinya Convention on The Rights of Persons with Disability (Konvensi Hak Penyandang Cacat) pada tanggal 13 Desember 2006 oleh PBB dalam Resolusi No. 61/106 Tahun 2006.

Indonesia melalui dorongan organisasi penyandang cacat menandatangani konvensi tersebut pada saat kesempatan pertama di buka pada tanggal 30 Maret 2007 di Markas PBB New York, selanjutnya proses untuk meratifikasi terus berlangsung dan dikawal oleh para organisasi Penyandang cacat (DPOs). Dan diharapkan ratifikasi Konvensi Internasional Hak Penyandang cacat dapat berhasil pada tahun 2011.

Mengevaluasi dari kondisi dan usaha pemenuhan hak penyandang cacat sebelumnya, masyarakat penyandang cacat melalui organisasi representativenya berpendapat bahwa perlu adanya system monitoring dan dorongan usaha implementasi pemenuhan hak penyandang cacat yang tersystem dalam mekanisme yang benar seperti yang diamanatkan dalam Konvensi hak Penyandang cacat pasal 33 tentang “Pelaksanaan ditingkat Nasional dan Monitoring” untuk itu sementara ratifikasi dalam proses organisasi penyandang cacat menganggap penting untuk melihat bentuk badan monitoring yang akan berfungsi mendorong implementasi dari pemenuhan dan perlindungan hak penyandang cacat sesuai dengan amanat konvensi hak penyandang cacat.

Oleh sebab itu pada tanggal 18 Januari 2011 Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia berkat dukungan dari TIFA melaksanakan “Workshop Membangun Strategi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas  Di Indonesia” di Hotel Cemara. Dalam workshop ini hadir narasumber dari oraganisasi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia seperti :

  1. Dra. Hj Ariani (HWPCI)
  2. Asep (FNKTRI)
  3. Welly Ferdinandus (BPOC)
  4. Aprizar (GERKATIN)
  5. Syamsudin Sar (FKPCTI)
  6. Nurkholis Hidayat (Konsultan dari LBH Jakarta)
  7. Ishak Tan (FKKADK) (Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan)
  8. Otje Soedioto (PERTUNI)
  9. R. A Aryanto (PORTUPENCANAK)
  10. Sri Kastila (FNKCM)
  11. Juniati Efendi (Interpreter)
  12. Made Adi Gunawan (PPUA Penca)
  13. Rudi Utomo (Moderator)
  14. Siswadi (PPCI)
  15. Lindawati (Notulen)
  16. Maulani Rotinsulu (Koordinator Program)
  17. Wellin Hartati (Emsi / Staff Program)
  18. Irwanto (PUSKA UI)

Narasumber ini memberikan masukan sebuah kajian awal terkait regulasi dan kelembagaan bagi perlindungan hak Penca, peran dan fungsi yang diharapkan, serta kewenangan yang diperlukan.

Kami berharap badan monitoring ini seyogyanya terbentuk dan dipersiapkan bersamaan dengan ratifikasi sesuai dengan spirit konvensi dimana masyarakat penyandang cacat melalui organisasi atau tokoh-tokoh maupun pemimpin-pemimpin berpotensinya terlibat dalam lembaga ini, strategi ini diharapkan akan menjawab kegagalan dan kesenjangan dari institusi-institusi yang selama ini mencoba untuk bekerja dalam membela hak penyandang cacat.

7 thoughts on “MEMBANGUN SRATEGI MONITORING PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

  1. Semoga proses rativikasi hak2 PWDs terus berjalan dgn baik dengan pengawalan DPOs. salam dari Aceh.

    Arbihttps://hwpcipusat.wordpress.com/2011/01/28/membangun-srategi-monitoring-perlindungan-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia/

  2. alamat email yang mungkin bisa membantu saya untuk sharing kemana ya…
    atau mungkin ada web tertentu untuk penyandang cacat…
    banyak hal yang ingin saya tanyakan yang mungkin bisa membatu say

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s