Tag Archive | Aksesibilitas

Standar Internasional Membuat Dunia Dapat Diakses Oleh Semua Kalangan

PESAN HARI STANDAR DUNIA

14 OKTOBER 2010

Sedikitnya 650 juta jiwa secara global mengalami berbagai disabillitas, seperempat dari seluruh penduduk di Negara maju berusia 60 tahun atau lebih, dan pada tahun 2050, sebagian besar Negara berkembang akan mengalami hal serupa.

Aksesibilitas menjadi isu yang semakin popular seiring dengan meningkatnya tuntutan dari kalangan penyandang disabilitas dan  lanjut usia untuk memperoleh akses yang sama dalam kehidupan social , politik, ekonomi. Bagi mereka, sebagaimana halnya orang-orang yang mampu secara fisik, kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi sangatlah penting, sama halnya dengan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum seperti elevator, memasuki gedung, perjalanan ataupun menggunakan peralatan dengan aman dan mudah.

Tapi aksesibilitas bukan hanya masalah bagi usia lanjut atau kalangan penyandang disabilitas. Siapapun pada setiap tahapan usia dalam hidupnya terkadang mengalami berkurangny akemampuan aksesibilitas. Ketika hal ini terjadi, aktivitas sehari-hari yang sederhana bias menjadi hal yang sangat sulit. Standar internasional memberikan panduan bagi produsen dan penyedia jasa tentang bagaimana mendesain produk yang bias diakses oleh semua kalangan, a.l. seperti:

  • Jalur khusus untuk kursi roda yang dirancang dengan baik sesuai dengan standar internasionl dapat menjadi sangat bermanfaat bagi ibu yang membawa kereta bayi.
  • Peralatan dengan saklar yang besar akan memudahkan orang yang tangannya terluka
  • Sensor pembuka/penutup pintu dapat menghindarkan kecelakaan akibat gerakan
  • Titik kecil di nomor 5 pada keypad telepon akan memudahkan untuk menemukan nomor lainnya, hal ini sangat menolong bagi orang yang penglihatannya terganggu.

Standar internasional memfasilitasi akses bagi semua orang terh dap produk, barang dan jasa, termasuk mempertimbagkan aspek keamanan, ergonomic dan metode uji yang harmonis yang semuanya diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas. Standar juga memberikan dasar penyebaran inovasi teknologi baik di Negara maju maupun Negara berkembang, serta membantu pertumbuhan pasar lebih cepat dan meningkatkan perdagangan global

IEC, ISO dan ITU saling berkoordinasi dan menawarkan satu system standarisasi yang dapat membantu para perencana, produsen dan pembuat kebijakan untuk membuat dunia menjadi lebih aman dan lebih mudah bagi semua, hari ini dan esok.

Catatan:

IEC      : International Electrotechnical Commisson

ISO      : International Organization for Standarization

ITU      : International Telecommunication Union

Sumber: Badan Standar Nasional

Dalam Rangkan Hari Standar Dunia

Peraturan Perundang-Undangan Aksesibilitas Bangunan Umum Bagi Penyandang Disabilitas

Oleh: Dra. Hj Ariani

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan aksesibilitas bangunan umum untuk penyandang cacat sebenarnya setelah dijamin oleh undang – undang. Bahkan penyedian aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004;Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat.

Dan untuk teknik pelaksanaan penyedian aksesibilitas bangunan umum, Departemen PU telah Mengeluarkan Undang – Undang No. 28 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan dll.

Untuk lingkup provinsi DKI Jakarta SK Gubernur No. 66 Tahun 1981 telah di undangkan sebagai respon positif diberlakukannya tahun penyandang cacat sedunia selanjutnya pada tahun 2001 muncul SK Gub No. 140 tentang Tim aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang cacat di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Implementasinya yakni dilaksanakannya survey Jakarta Akses 2001 dan 2003 sebagai keja sama  Pemda DKI dengan Pokja Aksesibilitas DKI Jakarta ( HWPCI dan Yanagia serta IAI DKI Jakarta dan Universitas Trisakti Jurusan Teknik Sipil ). Kemudian diundangkan instruksi Kepala Dinas P2B Nomor 15 Tahun 2002 tentang penerapan ketentuan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan lingkungan Binaannya. Yang tentunya masalah implementasinya dapat dijelaskan  oleh Dinas P2B sebagai instansi yang berwenang.

Dunia Internasional pun telah menyatakan komitmennya bagi pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi kelompok lansia dan penyandang cacat yakni “Dasawarsa II Penyandang Cacat Asia – Pasifik 2003-2012” (Biwako Milenium Un Escap Resolution 58/4 Tahun 2002) Agenda Ke-5 dan (Deklarasi Sapporo Sidang Umum Disable Peoples International 2002) dan “Konvensi Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi” (resolusi PBB 61/106 13 desember 2006).

Semua Peraturan Perundang – undangan aksesibilitas yang telah di undangkan oleh adalah bukti adanya political will pemerintah untuk memenuhi penyediaan fasilitas kemudahan bagi penyandang cacat dan lansia. Namun Political Will ternyata tidak cukup, perlu adanya political Action yang merubah macan kertas menjadi kenyataan sehingga Jakarta untuk Semua dan Semua untuk Jakarta  menjadi tercapai.

II. UNDANG – UNDANG POKOK AKSESIBILITAS

UNDANG –UNDANG DASAR 1945

Pasal 28 H Ayat 2

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28 I Ayat 2

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap prilaku yang bersifat diskriminatif itu.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 4 Tahun 1997

TENTANG

PENYANDANG CACAT

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyangdang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiridari:
    1. penyandang cacat fisik
    2. penyandang cacat mental
    3. penyandang cacat fisik dan mental
  1. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
  2. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
  3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB IV

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 10

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

(1)   barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 1999

Tentang

Hak Asasi Manusia

Pasal 5

(2)   Menyatakan “Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh Perlakuan dan Perlindungan yang lebih berkenaan dengan Kekhususannya”.

Pasal 41

(3)   Menyatakan “Setiap Penca, Lansia, Wanita Hamil, dan Anak-anak berhak memperoleh Kemudahan dan Perlakuan Khusus.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor 43 Tahun 1998

TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL PENYANDANG CACAT

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Bagian Kedua

Aksesibilitas

Pasal 8

Pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.

Pasal 9

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Pasal 10

Penyediaan aksesibilitas dapat terbentuk :

  1. Fisik
  2. Non fisik

Pasal 11

  1. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

a. aksesibilitas pada bangunan umum;

b. aksesibilitas pada jalan umum;

c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;

d. aksesibilitas pada angkutan umum.

  1. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi :

a. Pelayanan informasi;

b. Pelayanan khusus.

Pasal 12

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalampasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan :

  1. akses ke, dari dan dalam bangunan;
  2. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
  3. toilet;
  4. tempat minum;
  5. tempat telepon;
  6. peringatan darurat;
  7. tanda-tanda atau signage.

Pasal 13

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan :

  1. akses ke, dan dari jalan umum;
  2. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
  3. jembatan penyeberangan;
  4. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
  5. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  6. tempat pemberhentian kendaraan umum;
  7. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
  8. trotoar bagi pejalan kaki, pemakai kursi roda;
  9. terowongan penyeberangan.

Pasal 14

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

  1. akses ke, dari, dan di dalam pertanaman dan pemakaman umum;
  2. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
  3. tempat duduk/istirahat;
  4. tempat minum;
  5. tempat telepon;
  6. toilet;
  7. tanda-tanda atau signage.

Pasal 15

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalampasal 11 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan :

  1. tangga naik/turun;
  2. tempat duduk;
  3. tanda-tanda atau signage.

Pasal 16

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum,dan angkutan umum.

Pasal 17

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertanaman dan pemakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 18

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 ditetapkan oleh Menteri dan Menteri lain baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 19

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik dilaksanakan oleh dan atau menjadi tanggung jawab Pemerintah danmasyarakat.

Pasal 20

(1)    Menyediakan aksesibilitas oleh Pemerintah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat

(2)    Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 21

Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

(1)  Pengawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas dilaksanakan oleh dan atau menjadi tanggung jawab dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2)   Pengawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kesamaan Kesempatan Dalam Pendidikan

Pasal 23

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yangsama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis danjenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 24

(1)   Setiap penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

Pasal 25

(1)     Penyandang cacat yang karena jenis dan derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada umumnya, diberikan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang cacat.

(2)     Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor : A/A-50/VI-04/MS

Perihal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

bagi Penyandang Cacat

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

No        : A/A-50/VI-04/MS                                                               Jakarta, 4 Juni 2004

Lamp    : -

Perihal : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

bagi Penyandang Cacat

Kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong

2. Para Gubernur seluruh wilayah Indonesia

3. Para Bupati/Walikota seluruh wilayah Indonesia

Memperhatikan Surat Menteri PAN Nomor SE/09/M.PAN/3/2004 tanggal 31 Maret 2004 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor : A/A 164/VIII/2002/MS, tanggal 13 Agustus 2002, perihal Penyediaan Fasilitas /Aksesibilitas Penyandang Cacat pada Bangunan Umum dan Sarana Umum, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dinyatakan bahwa :

(1)    Kesaman Kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan      penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

(2)    Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang   lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup dimasyarakat

(3)    Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)   diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dan dilakukan secara      menyeluruh terpadu dan berkesinambungan

  1. Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 menyatakan:

(1)    Barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.

(2)    Bentuk, jenis dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

3. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung dinyatakan bahwa :

a. Pasal 16 ayat (1) :

Pernyataan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi pernyataan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

b. Pasal 27 ayat (2) :

Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

c. Pasal 31

Ayat (1) :

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalampasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

Ayat (2) :

Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan agar dapat dikoordinasikan pelaksanaan ketentuan dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

  1. Menyediakan fasilitas/aksesibilitas bagi penyandang cacat pada gedung dan sarana umum sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh sebagian instansi/lembaga yang ada di Indonesia.
  2. Untuk pembangunan gedung baru, penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat hendaknya telah diperhitungkan dalam proses rancang bangun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

MENTERI SOSIAL

ttd

H. BACTIAR CHAMSYAH, SE

Tembusan disampaikan kepada :

Yth.Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)

SURAT EDARAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No       :  SE/09/M.PAN/3/2004                                                   Jakarta, 31 Maret 2004

Lamp.  :

Hal       :  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

bagi para penyandang Cacat

Kepada Yth,

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong

2. Jaksa Agung Republik Indonesia

3. Panglima Tentara Nasional Indonesia

4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

5. Gubernur Bank Indonesia

6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen

7. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

8. Para Gubernur

9. Para Bupati/Walikota

10. Para Direksi BUMN/BUMD

di Tempat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara wajib melayani setiap Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Para penyandang cacat pada hakekatnya adalah bagian dari warga Negara dan penduduk Negara Republik Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi penyandang cacat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara perlu menindaklanjuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, antara lain sebagai berikut :

1.  Unit-unit penyelenggara pelayanan publik pada instansi dipemerintah dan daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan oleh para penyandang cacat dalam rangka pengurusan suatu layanan publik serta memberikan akses khusus berupa kemudahan pelayanan saranadan prasarana yang disediakan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang cacat, antara lain seperti :

  1. Jalan/tangga khusus bagi pemakai kursi roda;
  2. Loket dan petugas khusus bagi penyandang cacat;
  3. Toilet khusus penyandang cacat.
  1. Penyediaan sarana dan prasarana umum, diupayakan untuk dapat mengakomodasikan terhadap kebutuhan para penyandang cacat terutama bagi tuna netra, seperti :
  1. Trotoar jalan dengan rambu-rambu khusus;
  2. Penyebrangan jalan dengan rambu-rambu khusus;
  3. Fasilitas khusus pada kendaraan umum (bus, kereta api,kapal laut, kapal  penyebrangan dan pesawat udara )

3. Penyediaan informasi tentang pelayanan yang diberikan, meliputi prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya pelayanandan lain-lain, diupayakan dapat diakses oleh para penderita cacat terutama bagi tuna netra dengan menyediakan antara lain :

  1. Petugas informasi yang menjelaskan tentang hal-hal yang diberikan dengan   pelayanan yang bersangkutan;
  2. Upaya penyediaan informasi dengan huruf braile.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA,

Ttd

FEISAL TAMIN

Tembusan : Presiden Republik Indonesia

Surat Edaran

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional R.I. Nomor : 3064/M.PPN/05/2006

Perihal Perencanaan

Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nomor              : 3064/M.PPN/05/2006                                               Jakarta, 19 Mei 2006

Lampiran          : -

Perihal : Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas

bagi Penyandang Cacat

Kepada Yth,

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu

2. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen

3. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

4. Para Gubernur

5. Para Ketua DPRD Provinsi

6. Para Bupati/Walikota

7. Para Ketua DPRD Kota/Kabupaten

di- TEMPAT

SURAT EDARAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara wajib melayani dan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara dan penduduk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, termasuk para penyandang cacat. Pada hakekatnya para penyandang cacat merupakan bagian dari warga Negara dan penduduk Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.Kesamaan kesempatan ini dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Peraturan Pemerintan No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, pada Bab II Bagian Kedua menegaskan bahwa Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum, yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, serta angkutan umum. Penyediaan aksesibilitas ini dilaksanakan secara bertahap dengan memperhati-kan prioritas yang dibutuhkan penyandang cacat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, di samping masyarakat, pemerintah wajib menyediakan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan agar penyandang cacat mudah mendapatkan aksesibilitas terutama yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan umum dan transportasi umum.

  1. Agar dalam perencanaan program pembangunan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pemerintah Daerah menyusun kegiatan yang menjamin tersedianya aksesibilitas/fasilitas pada sarana pelayanan umum bagi para penyandang cacat.
  2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Peme-rintah Daerah dapat menyusun kegiatan yang mengakomodasi pemberian kemudahan akses bagi para penyandang cacat, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan serta transportasi umum.
  3. Berkaitan dengan ketentuan mengenai aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan, Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998, tanggal 1 Desember 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan umum dan Lingkungan. Untuk itu, dalam pembangunan prasarana fisik, yang berupa bangunan umum dan lingkungan wajib mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut.

Demikian untuk dimaklumi, agar pihak dapat memperhatikan Surat Edaran ini. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Negara

PPN/Kepala Bappenas

ttd.

PASKAH SUZETTA

Tembusan Yth. :

  1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
  3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  4. Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial;
  5. Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Indonesia;
  6. Ketua Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia;

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TEKNIS AKSESIBILITAS BANGUNAN UMUM DAN LINGKUNGAN

  1. Undang – Undang R.I No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
  2. Undang – Undang R.I No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan dan lingkungan
  5. Panduan Pelayanan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan, Lembaga Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, Departemen Sosial RI Tanun 2005

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AKSESIBILITAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

  1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 66 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Penyediaan sarana/ Perlengkapan bagi penderita Cacat pada bangunan – bangunan fasilitas umum, pusat pertokoan, perkantoran dan rumah flat.
  2. Keputusan Gubernur Provinsi Daearah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 140 Tahun 2001 Tentang Tim Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Cacat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
  3. Intruksi Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2002 Tentang Penerapan Ketentuan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan Binaannya.

V. PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG AKSESIBILITAS1. Dasawarsa II

Penyandang Cacat Asia Pasifik 2003-2012,  “Biwako Milenium (Un Escap Resolution 58/4 Tahun 2002)” Agenda Ke-5 dan “Deklarasi Sapporo (Sidang Umm Disable Peoples International 2002)”

Akses Kepada Lingkungan dan Transportasi Umum

A. Masalah – Masalah Krusial

35. Dalam hal aksesibilitas pembangunan lingkungan, termasuk pembangunan system transportasi umum, yang masih merupakan hambatan utama bagi penyandang cacat menyebabkan penca tidak manpu secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan social dan ekonomi dikawasan Asia-Pasifik. Sebagian pemerintah telah menyadari perlunya penyandang cacatdiberlakukan setara dalam mengakses pembangunan lingkungan. Dengan membangun lingkungan yang tidak aksesibel, termasuk jalan – jalan dan system transportasi merupakan diskriminasi terhadap penyandang cacat serta anggota masyarakat lainnya. Konsep desain universal tentang inklusi telah muncul sebagai hasil perjuangan penyandang cacat dibidang aksesibilitas fisik. Pendekatan desain universal tentang inklusi telah terbukti memberikan manfaat bukan hanya bagi penyandang cacat tapi juga bagi sector- sector lain yang ada dalam masyarakat, seperti lansia, wanita hamil, serta orang tua yang mempunyai bayi.

36.  Sebagian besar penduduk dunia yang berusia lanjut berdomisili dikawasan Asia-Pasifik. Jumlahnya diperkirakan akan meningkat luar biasa yang menunjukan kecendrungan kependudukan saat ini. Pertumbuhan jumlah wanita lansia kelihatan lebih stabil daripada pria dan ini nampak hamper disemua Negara, baik yang kaya maupun yang miskin. Seperti kebanyakan, baik wanita maupun pria cenderung hidup sampai usia lanjut, jumlah penyandang cacat lanjut usia juga meningkat. Dapat ditambahkan bahwa peningkatan penyandang cacat fisik pada usia lanjut sangat menyedihkan karena pandangan masyarakat yang menganggap bahwa mereka hanya merupakn beban yang tidak berguna. Bagaimanapun semua penyadang cacat, baik tua maupun muda mempunyai issue yang sama, hai ini meliputi hambatan lingkungan serta system transportasi umum yang tidak akses.

37.   Pendekatan desain universal tentang inklusi menyediakan lingkungan yang ramah untuk semua dengan mengurangi anka kecelakaan. Hambatan fisik diakui sebagai hambatan untuk berpartisiapasi penuh dan mengurangi penghasilan penyandang cacat secara social ekonomi. Alasan investasi untuk menggerakkan dan mencapai desain arsitektur yang merupakan hambatan, semakin meningkat sebagai pembenaran dari sudut ekonomi, khususnya pada bidang – bidang yang sangat penting berhubungan dengan bidang social ekonomi ( contohnya : transportasi, perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, perawatan kesehatan, pemerintahan, pengumuman – pengumuman, aktivitas budaya dan keagamaan, rekreasi dan bersantai ). Sangat penting menyadari bahwa bukan hanya fasilitas – fasilitas tapi juga layanan – layanan harus juga aksesibel. Dalam hal ini yang berhubungan dengan penyandang cacat harus merupakan bagian yang penting dari kurikulum pelatihan staf.

B. Sasaran

Pemerintah harus mengambil aturan standar tentang aksesibilias dalam merencanakan fasilitas umum, infrastruktur dan transportasi termasuk didaerah pedesaan dan wilayah pertaniaan.

C. Tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran

Pemerintah dalam kerjasamanya dengan organisasi penyandang cacat, kelompok masyarakat umum seperti kelompok – kelompok professional misalnya perkumpulan arsitek dan insinyur serta sector – sector swasta lainnya, harus mendukung pendirian mekanisme nasional dan regional untuk tukar menukar informasi, guna lebih menyadari pentingnya lingkungan yang aksesibel, dengan menyediakan perpustakaan serta fasilitas – fasilitas penelitian, pusat informasi dan harus membangun jaringan dengan peneliti dan insinyur – insinyur yang mendirikan bangunan pendidikan.

2. Konvensi International Hak- Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi ”(Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006)”

Pasal 9

Aksesibilitas

1)      Dalam rangka memampukan orang – orang penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, Negara – Negara pihak harus melakukan langkah – langkah yang diperlukan untuk menjamin akses orang – orang penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transpportasi, informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi public baik didaerah perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Langkah – langkah ini yang didalamnya harus termasuk identifikasi dan penghapusan semua hambatan termasuk aksesibilitas, antara lain harus berlaku bagi :

  1. i.            Bangunan, jalan, transportasi dan fasilitas didalam dan luar ruangan lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja.
  2. ii.            Informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat.

2)      Negara – Negara pihak juga harus mengambil langkah – langkah yang selayaknya untuk :

i.      Membangun, menybarluaskan dan memonitor pelaksanaan standar – standar minimum dan panduan bagi aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk public.
ii.      Menjamin bahwa entitas privat yang menawarkan fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk public mempertimbangkan semua aspek dalam hal aksesibilitas bagi orang – orang penyandang cacat.
iii.      Menyediakan pelatihan bagi para stakeholders berkaitan dengan persoalan aksesibilitas yang dihadapi oleh orang – orang penyandang cacat.
iv.      Menyediakan tanda – tanda dalam tulisan brailed an dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami dibangunan – bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi public.
v.      Menyediakan berbagai bentuk bangunan dan mediasi, termasuk pemandu, pembaca, dan interpreter bahasa isyarat yang professional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan – bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi public.
vi.      Memajukan bentuk – bentuk bantuan dan dukungan lainnya bagi orang – orang penyandang cacat bagi informasi serta teknologi dan system komunikasi terbaru, termasuk internet.
vii.      Memajukan rancangan, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan system informasi dan komunikasi pada tingkatan awal, sehingga teknologi dan system tersebut dapat diakses dengan biaya yang seminimal mungkin.

VI. PENUTUP

Marilah kita para stake holder penyedia fasilitas akses pada bangunan publik yang kita kelola untuk bertekad melaksanakan peraturan yang telah ada. Jangan sampai terjadi, tanpa dirasa  kita telah menjadi lansia dan fasilitas akses belum direalisasikan. Sehingga kita tidak bisa menikmati kehidupan berkota bersama anak cucu kita.